News, Opini  

Ketika Elite Berebut Panggung, Siapa Mengurus Persoalan Rakyat?

Arif Budi Prasetya.

Jika Dasco atau kader Gerindra lainnya terpilih, posisi Gerindra dalam pemerintahan akan semakin kuat. Apalagi, Presiden memiliki kewenangan menentukan dua nama yang diajukan kepada MPR, sementara partai-partai koalisi menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti keputusan tersebut. Situasi ini patut menjadi perhatian karena stabilitas pemerintahan seharusnya berjalan seiring dengan keseimbangan kekuasaan dan mekanisme pengawasan.

Dalam komunikasi politik, kesepakatan elite sering kali dikemas sebagai tanda soliditas. Namun, soliditas tidak boleh dimaknai sebagai keseragaman tanpa ruang perbedaan. Koalisi yang sehat justru membutuhkan kemampuan untuk menyampaikan kritik, mengajukan alternatif, dan mengawasi keputusan pemerintah. Tanpa itu, komunikasi politik berisiko berubah menjadi komunikasi satu arah yang hanya menampilkan dukungan.

Jangan Sampai Panggung Elite Menutupi Persoalan Publik

Di tengah hiruk-pikuk politik tersebut, persoalan masyarakat tetap berlangsung. Karhutla masih dilaporkan di sejumlah wilayah. Persoalan karhutla tahun ini memperlihatkan skala kerusakan lingkungan yang serius. Info yang dihimpun dari katadata.co.id pada 13 November 2026 menyebutkan, pemantauan satelit Nusantara Atlas memperkirakan sekitar 2,88 juta hektare wilayah Indonesia terdampak kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luasan terbesar, mencapai 504.090 hektare atau sekitar 17,5 persen dari estimasi nasional. Berikutnya Papua Selatan dengan 426.951 hektare (14,8 persen) dan Kalimantan Barat dengan 380.956 hektare (13,2 persen). Secara keseluruhan, sekitar 85 persen area terdampak terkonsentrasi di sepuluh provinsi. Data tersebut masih bersifat konservatif karena keterbatasan deteksi citra satelit.

Exit mobile version