Perdebatan juga muncul di tingkat domestik. Data survei yang dirilis Databoks Katadata pada Februari 2026 menunjukkan opini publik masih terbelah terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, dengan tingkat penolakan responden tercatat lebih tinggi dibanding dukungan.
Sementara itu, laporan Asia News Network menyebut pemerintah Indonesia membuka kemungkinan melakukan evaluasi apabila forum tersebut tidak berjalan sesuai tujuan utama, khususnya dalam mendorong perdamaian Palestina dan stabilitas kawasan.
Mirdhan menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada publik, termasuk terkait manfaat strategis serta kontribusi yang diberikan Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace.
Ia menegaskan HMI Cabang Malang akan terus memantau perkembangan sikap pemerintah serta mendorong ruang dialog publik mengenai arah politik luar negeri Indonesia.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Indonesia tetap berpihak pada nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia,” pungkasnya.