Guru, sebagai pilar utama pendidikan, juga masih berada dalam posisi yang paradoksal. Di satu sisi, mereka dituntut menjadi agen transformasi, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan kurikulum. Di sisi lain, mereka dibebani dengan administrasi yang kompleks, pelatihan yang tidak merata, serta sistem rekrutmen dan distribusi yang belum optimal. Kebijakan digitalisasi pendidikan, misalnya, menuntut kompetensi baru, tetapi tidak diiringi dengan dukungan infrastruktur dan pelatihan yang memadai di seluruh wilayah. Ini bukan transformasi, ini adalah pemaksaan adaptasi tanpa fondasi.
Lebih jauh, arah pendidikan nasional tampak semakin pragmatis dan teknokratis. Penekanan pada indikator kinerja, capaian numerik, dan standar global seringkali mengabaikan dimensi filosofis pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, melainkan sebagai mekanisme produksi tenaga kerja yang siap pakai. Ini merupakan penyempitan makna yang berbahaya, karena bertentangan langsung dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial.
Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah negara benar-benar menjalankan mandat konstitusi dan undang-undang. Namun yang terjadi, peringatan ini justru dipenuhi dengan klaim keberhasilan yang tidak selalu sejalan dengan realitas empiris. Kritik seringkali dianggap sebagai resistensi terhadap perubahan, padahal justru merupakan bagian esensial dari proses perbaikan kebijakan.