“Ada aroma kolusi antara kontraktor dan pejabat dinas. Proyek senilai ratusan miliar diduga diarahkan ke jaringan tertentu yang sudah disiapkan,” kata Samsul.
Dalam aksi jilid pertama ini, Forkot menyampaikan tiga tuntutan utama:
- KPK diminta untuk turun tangan mengaudit seluruh pelaksanaan pokir di bawah naungan DPRKP Pamekasan.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI didesak melakukan audit menyeluruh terhadap program pokir 2024.
- Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan diminta memeriksa para kontraktor yang diduga menjalin kerja sama tidak sehat dengan Kepala DPRKP.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas DPRKP Pamekasan, Muharram, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap upaya hukum dan audit dari lembaga berwenang.
“Silakan saja kalau memang ada bukti. Kami akan mengikuti mekanisme yang berlaku,” ujar Muharram singkat saat menemui massa aksi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Pamekasan terkait tudingan Forkot. Sementara itu, Forkot memastikan akan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas anggaran negara.