Ia menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ini menyangkut pengelolaan anggaran dan kepentingan publik. Kami ingin semuanya terang benderang. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan melalui data dan pemeriksaan yang transparan. Namun, apabila ditemukan unsur korupsi, kami mendesak agar diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu tegasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak rektorat UTM mengenai alasan Solihin dan rombongan tidak kunjung ditemui maupun tanggapan substantif atas dugaan yang disampaikan LIRA.
Wakil Rektor II UTM, Ari Basuki, belum memberikan penjelasan terkait alasan pihak rektorat tidak menemui peserta audiensi. Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini juga belum mendapat respons.
Sikap tersebut menyisakan tanda tanya mengenai keterbukaan pihak kampus dalam merespons persoalan dugaan korupsi puluhan miliar pengadaan dan dinilai menutup akses komunikasi keterbukaan informasi publik.