Menurutnya, keberhasilan pengembangan wisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif pengelola dan pemerintah desa.
“Pengembangan pariwisata ini tidak bisa dilakukan pemerintah kabupaten sendiri. Harus ada perjuangan bersama antara paguyuban dan pemerintah desa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kerja sama pengelolaan tersebut lahir setelah melalui proses survei dan kajian yang cukup panjang sehingga kawasan Pantai Jumiang kembali dapat dimanfaatkan secara resmi.
Dalam skema kerja sama yang telah disepakati, pembagian hasil pengelolaan dilakukan dengan porsi 60 persen untuk Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 30 persen untuk Paguyuban Mataram, dan 10 persen untuk Pemerintah Desa Tanjung.
Dengan kerja sama tersebut, pemerintah berharap Pantai Jumiang dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.