Sudaryono menyebut, persoalan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah, termasuk Jayapura dan Semarang.
“Ada juga persoalan waktu memasak yang terlalu awal dari waktu konsumsi. Ini menjadi bagian yang harus kami perbaiki dalam tata kelola program,” ujarnya.
Karena itu, BGN berkomitmen memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan MBG, mulai dari proses memasak, pengemasan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh setelah munculnya kasus keracunan massal di sejumlah daerah, antara lain Jepara, Yogyakarta, Semarang, dan Jayapura.
Atas terjadinya sejumlah insiden tersebut, Sudaryono menyampaikan permohonan maaf kepada para siswa, orang tua, sekolah, serta masyarakat yang terdampak.
“Kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi di beberapa daerah. Ini menjadi evaluasi serius bagi kami dan kami akan mempercepat perbaikan tata kelola MBG,” tegasnya.
Menurut Sudaryono, program MBG merupakan program besar yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, aspek keamanan pangan tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan tambahan, melainkan menjadi prioritas utama.
Sebagai langkah konkret, BGN mulai pekan depan akan mewajibkan setiap wadah atau ompreng makanan MBG mencantumkan informasi mengenai batas waktu konsumsi.