Lebih jauh, Anas menilai bahwa tingginya ambang batas parlemen bukan menciptakan demokrasi yang sehat, melainkan menjadi karpet merah bagi praktik oligarki. Ia membandingkan kualitas demokrasi saat ini dengan Pemilu 1955 dan 1999 yang tidak mengenal ambang batas.
Meskipun tanpa ambang batas sering dianggap memicu kemajemukan partai yang ekstrem, Anas mempertanyakan apakah penyederhanaan partai melalui PT benar-benar membawa kemajuan bagi bangsa.
“Silakan dibandingkan dengan tiga hasil pemilu terakhir (2014, 2019, 2024), apakah menghasilkan demokrasi yang lebih sehat dan produktif? Menurut saya tidak! Lebih tenang (diam) dan kondusif (ditertibkan) iya,” sindirnya.
Menutup catatannya, Anas mendesak adanya kajian serius dan objektif untuk merombak sistem pemilu di Indonesia. Ia berharap aturan ke depan tidak bersifat statis atau hanya sekadar mempertahankan status quo.
“Perlu kajian yang serius, objektif, dan progresif untuk menemukan sistem pemilu yang tepat. Tidak boleh statis, status quo, dan reaksioner,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan Anas tersebut telah mendapat beragam respons dari warganet yang turut mendiskusikan masa depan sistem demokrasi di Indonesia jelang kontestasi politik mendatang.