Bangkalan — Memperingati Hari Tani Nasional 2025, puluhan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bangkalan menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Bangkalan, Senin (6/10/2025).
Aksi ini menjadi panggung kritik terhadap stagnasi kebijakan pertanian daerah yang dinilai gagal menjawab persoalan klasik petani seperti kelangkaan pupuk, mahalnya sarana produksi, dan lemahnya distribusi hasil panen lokal.
Ketua Umum GMNI Bangkalan, Bung Fawas, menyampaikan bahwa keluhan petani di Bangkalan terus berulang setiap musim tanam tanpa solusi konkret dari pemerintah daerah.
“Persoalan pupuk, alat produksi, dan harga jual hasil panen masih menjadi momok tahunan. Pemerintah harus berhenti menunggu dan mulai hadir di tengah-tengah petani,” tegasnya dalam orasi.
Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, PJ koordinator lapangan Bung Fitron membacakan press release resmi berisi empat tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
GMNI menilai bahwa akar persoalan pertanian di Bangkalan bukan semata teknis, melainkan soal keberpihakan dan lemahnya implementasi regulasi daerah.
Empat Tuntutan GMNI Bangkalan:
- Meminta Pemkab Bangkalan dan Dinas Pertanian memformulasi ulang Perda Pertanian yang gagal diimplementasikan serta melakukan sosialisasi menyeluruh agar petani memahami hak hukumnya.
- Menuntut kejelasan distribusi hasil panen agar sebagian besar kebutuhan pangan lokal dapat dipenuhi dari produk pertanian Bangkalan, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis pemerintah.
- Mendesak penyelesaian kelangkaan pupuk, mahalnya input produksi, dan keterbatasan alat pertanian dengan pengawasan ketat serta jaminan harga terjangkau.
- Menuntut Dinas Pertanian lebih aktif turun ke lapangan untuk mendengar langsung keluhan petani, bukan sekadar bekerja di balik meja birokrasi.
Di tengah dialog aksi, Bung Ivan, Kader GMNI juga mempertanyakan keberadaan media atau website resmi Dinas Pertanian yang seharusnya bisa diakses publik untuk melihat data bantuan, program, dan kinerja dinas secara transparan.