Menjawab hal itu, PLT Dinas Pertanian TPHP Bangkalan, Abd. Aziz., mengakui bahwa website dinas sudah lama vakum, dan menyarankan masyarakat dapat memantau informasi melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Namun massa aksi menolak opsi tersebut. Menurut mereka, website harus dikelola langsung oleh Dinas Pertanian agar publik dapat memantau data dan kinerja secara lebih spesifik dan akurat.
Hasil dialog tersebut berujung pada kesepakatan: Dinas Pertanian setuju untuk mengaktifkan kembali website resmi mereka, dan poin tersebut akan dimasukkan dalam rilis ke-5 yang turut ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pertanian. Abd Aziz, sebagai bentuk komitmen bersama.
PLT Dinas Pertanian TPHP Bangkalan, Abd. Aziz., mengapresiasi langkah GMNI sebagai bentuk kepedulian terhadap sektor pertanian.
“Kami berterima kasih kepada GMNI Bangkalan yang telah mengingatkan kami. Kami siap bersinergi, dan besok kami turun langsung ke lapangan menyalurkan bantuan agar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengajak GMNI Bangkalan untuk ikut terlibat langsung dalam proses penyaluran bantuan pertanian tersebut, guna memastikan transparansi dan tidak ada penyimpangan di lapangan.
Ia juga menyebutkan, tindak lanjut akan dilakukan di beberapa kecamatan, dimulai Selasa (7/10/2025) di Kecamatan Geger, dilanjutkan Rabu (8/10/2025) di Kecamatan Tragah, dan seterusnya, untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan transparan.