Sampang – Lebih dari 200 tenaga kesehatan honorer non-BLUD di Kabupaten Sampang tak diusulkan dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2025. Padahal, mereka telah mengabdi puluhan tahun dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai prosedur nasional.
Dinas Kesehatan Sampang, di bawah kepemimpinan dr. Dwi Herlinda Lusi Harini, hanya mengusulkan nakes dari fasilitas BLUD. Keputusan ini memicu gelombang protes, karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat yang menyatakan seluruh nakes kategori R4 termasuk non-BLUD berhak diusulkan.
“Kami sudah mengabdi tanpa status dan tanpa bayaran, tapi justru disingkirkan. Ini bentuk ketidakadilan nyata,” ujar salah satu nakes sukwan yang terdampak. Jumat (15/08/2025).
Aliansi R4 Sampang menilai keputusan Dinas Kesehatan tidak transparan dan mengabaikan nasib ratusan nakes yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan di pelosok. Mereka mendesak dr. Dwi Herlinda untuk menjelaskan dasar hukum pengecualian tersebut dan menuntut pengusulan ulang bagi nakes non-BLUD yang telah memenuhi syarat.
Hingga kini, dr. Dwi Herlinda belum memberikan keterangan resmi. Padahal sebelumnya, ia sempat menyatakan dukungan terhadap perjuangan para nakes R4 yang menuntut kejelasan status ke pusat.
Aliansi berencana mengajukan keberatan resmi ke Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara, sebagai langkah hukum atas dugaan diskriminasi administratif.