Menurutnya, pemenuhan gizi terhadap anak didik, seharusnya menjadi prioritas utama dalam program ini, bukan hanya pemenuhan pengadaan tanpa menjaga kualitas, penerapan SOP, dan minimnya pengawasan. “Ini sangat mengecewakan, program unggulan Presiden Republik Indonesia justru hanya dijadikan ajang bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.
Tak hanya itu, PC IPNU Bangkalan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama pihak penyedia layanan segera melakukan evaluasi menyeluruh, audit independen, dan menerapkan sanksi administratif tegas kepada pihak yang terbukti lalai.
Selain itu, PC IPNU Bangkalan menekankan pentingnya pengawasan ketat, transparansi proses pengadaan, distribusi makanan sesuai standar gizi, serta mekanisme pelaporan cepat agar kasus serupa tidak terulang kembali.
“Kami harap ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan untuk dievaluasi secara menyeluruh dapur MBG di Bangkalan,” lanjutnya.
Osman menegaskan, “Jika akar masalah sistemik ini tidak segera dibenahi, maka program MBG hanya akan menjadi proyek politis tanpa substansi, dan yang paling dirugikan adalah Siswa-siswi dari keluarga kurang mampu yang justru paling membutuhkan makanan bergizi. Pemerintah harus membuktikan komitmen nyata, bukan sekadar retorika,” pungkasnya.