Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan dari pucuk pimpinan negara dalam upaya pemberantasan korupsi. Sikap tegas Presiden Prabowo yang tidak melindungi pejabat korup, meskipun berasal dari partai yang sama, dinilai sebagai langkah positif yang dapat memberikan angin segar bagi KPK dalam menjalankan tugasnya. Dukungan penuh dari presiden diharapkan dapat memotivasi KPK untuk bekerja lebih keras dan lebih berani dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat negara.
Lebih lanjut, Prof. Mahfud MD juga memberikan masukan kepada KPK terkait strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif. “KPK perlu mengkonstruksi kasus yang banyak dilakukan oleh para pejabat. Tidak harus selalu OTT. Bravo KPK,” pungkas Mahfud.
Saran ini menekankan pentingnya KPK untuk tidak hanya terpaku pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai satu-satunya cara mengungkap kasus korupsi. KPK diharapkan mampu mengembangkan strategi lain yang lebih sistematis dan komprehensif, seperti melakukan investigasi mendalam terhadap laporan keuangan pejabat, menganalisis data transaksi mencurigakan, dan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan demikian, KPK dapat menjangkau lebih banyak kasus korupsi yang mungkin selama ini tersembunyi dan sulit diungkap melalui OTT.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh publik dan presiden, KPK diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan kredibilitasnya sebagai lembaga yang disegani dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menantikan gebrakan-gebrakan baru dari KPK yang dapat membawa perubahan positif dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.