“Namun saat hari aksi, jumlah tuntutan bertambah menjadi lima. Dua di antaranya muncul tanpa sepengetahuan teman-teman GMNI dan HMI. Meskipun substansinya baik, seharusnya ada konfirmasi dan kesepakatan bersama,” ujar Fawas kepada Awak Media.
Dua tuntutan tambahan yang dipermasalahkan tersebut adalah:
- Menjamin keterlibatan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman dalam setiap proses hukum.
- Menindak secara hukum secara transparan dan terbuka oknum Polri yang terlibat dalam tindakan represif, tidak hanya berhenti pada sanksi etik internal.
Fawas menambahkan bahwa GMNI pada dasarnya mendukung poin-poin tersebut. Namun, absennya transparansi dalam pengambilan keputusan dinilai mencederai prinsip kolektif gerakan.
Keputusan mundur diambil sebagai bentuk kekecewaan atas proses pengambilan keputusan yang dinilai sepihak. Ketidakterbukaan dalam forum konsolidasi dianggap berpotensi melemahkan kepercayaan antarorganisasi dan soliditas gerakan mahasiswa.
“Kita datang dengan satu suara, tapi yang terjadi di lapangan justru berbeda dengan hasil konsolidasi. Teman-teman akhirnya memutuskan pulang dengan rasa kecewa,” kata Fawas.
Setelah GMNI dan HMI menarik seluruh kader dan simpatisannya, aksi dilanjutkan oleh elemen Cipayung Plus lainnya. Namun, dinamika internal tersebut meninggalkan catatan serius tentang pentingnya keterbukaan, komunikasi, dan konsensus dalam setiap langkah gerakan kolektif.