Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya berbagai permasalahan terkait pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan di fasilitas pelayanan. Salah satunya adalah minimnya jumlah institusi penguji terakreditasi dan keterbatasan tenaga teknis yang kompeten. Selain itu, metode kerja yang ditetapkan Kementerian Kesehatan belum sepenuhnya digunakan oleh seluruh institusi penguji.
Kendala lain muncul dari keterbatasan anggaran, khususnya di puskesmas yang belum berstatus BLUD, serta rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai pentingnya kalibrasi. Pengawasan pemerintah pusat maupun daerah juga masih lemah, ditambah tidak adanya sanksi bagi puskesmas yang belum melaksanakan kalibrasi.
Kondisi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa kalibrasi belum menjadi instrumen utama dalam penilaian akreditasi puskesmas dan sulitnya memperoleh tenaga pelaksana kalibrasi dari Akademi Teknik Elektromedik (ATEM).