Selain itu, beberapa kebijakan baru diberlakukan, seperti penonaktifan sementara peserta yang merantau, serta syarat NIK Bangkalan minimal enam bulan bagi pendatang. Untuk bayi baru lahir, kepesertaan mengikuti ibu dan dapat diaktifkan kembali setelah masuk Kartu Keluarga (KK).
Langkah tersebut diambil untuk menekan pembengkakan klaim dan anggaran, sekaligus menjaga keberlanjutan program UHC di tingkat daerah.
Sementara, Kepala UPT Puskesmas Sepulu, Slamet Fitriady S, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan berbagai program kesehatan dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Kami berupaya memperluas jangkauan layanan dengan menggandeng sekolah, PKK, dan perangkat desa. Program seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini tidak hanya dilakukan di Posyandu, tetapi juga di sekolah dan instansi, agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan,” jelas Slamet Fitriady S.
Ia juga menambahkan bahwa Puskesmas Sepulu terus beradaptasi dengan sistem pelaporan digital melalui aplikasi CKG (Asik) dan menambah operator agar pelaporan lebih cepat dan akurat.
“Kami ingin memastikan setiap program benar-benar berdampak. Dukungan dari lintas sektor sangat penting agar semua target capaian kesehatan bisa diraih dalam tiga bulan ke depan,” Imbuhnya.
Selain itu, kegiatan pelayanan UHC dan program Makan Bergizi (MBG) akan terus ditingkatkan dengan melibatkan petugas Kesehatan Lingkungan (Kesling) dan Gizi. Dari tiga petugas Kesling, dua di antaranya difokuskan pada kegiatan gizi agar pelayanan lebih optimal.