Buktinya terpampang jelas dalam angka-angka resmi yang memilukan. Alih-alih sejahtera dari hasil buminya, empat kabupaten di Madura justru menjadi kantong-kantong kemiskinan abadi di Jawa Timur. Sampang mencatatkan persentase kemiskinan tertinggi sebesar 20,83%, disusul oleh Bangkalan dengan 18,66%, Sumenep 17,78%, dan Pamekasan 13,41%. Angka-angka ini adalah vonis telak: tanah yang memberi makan Negara, justru rakyatnya dibiarkan kelaparan.
Setelah merampas kekayaan dan memiskinkan rakyatnya, Negara tidak berhenti di situ. Untuk menyempurnakan ironi ini, ia menempelkan stiker “Barang Ilegal” pada denyut nadi ekonomi rakyat Madura. Inilah wajah asli dari sebuah sistem yang tidak adil, di mana sumber pendapatan strategis justru diperlakukan sebagai sumber kejahatan. Pada saat Negara menadahkan tangan untuk menerima setoran triliunan rupiah dari cukai, tangan yang sama mengirim aparat untuk merazia petani dan pedagang kecil di Madura dengan tuduhan “rokok ilegal”.
Ini adalah sebuah kontradiksi yang sengaja dipelihara. Mengapa? Karena dengan label “ilegal”, Negara punya dua keuntungan sekaligus. Pertama, ia tetap bisa menarik keuntungan dari industri besar yang legal. Kedua, ia punya alasan untuk menekan industri kecil rakyat agar tidak tumbuh besar. Petani dan pengusaha lokal sengaja dibiarkan dalam lingkaran setan: mereka harus terus berproduksi untuk hidup, tetapi produksi mereka setiap saat bisa dicap sebagai kejahatan.