Ironisnya, di tengah kondisi pendapatan dan belanja daerah yang sedang mengalami kesulitan, pos pembiayaan daerah justru menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Dari target awal yang hanya sebesar Rp 70 miliar, realisasinya telah menembus angka Rp 262 miliar. Peningkatan yang sangat mencolok ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat dan pengamat keuangan daerah.
Melonjaknya pembiayaan daerah bisa jadi merupakan strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai belanja-belanja mendesak yang tidak dapat ditopang oleh pendapatan reguler. Namun, peningkatan pembiayaan daerah ini juga dapat berimplikasi pada peningkatan beban utang daerah di masa depan.
Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengelola pembiayaan daerah dan memastikan bahwa setiap pinjaman yang diambil digunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai proyek-proyek yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Demonstrasi besar yang memuncak pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, bukan hanya sekadar respons emosional dari masyarakat yang merasa kecewa dan terbebani. Lebih dari itu, peristiwa ini merupakan sebuah alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan evaluasi secara fundamental terhadap kebijakan fiskal yang selama ini diterapkan.
Masyarakat menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mencari solusi yang lebih berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara agar permasalahan fiskal tidak kembali memicu amarah dan kekecewaan publik di masa depan.
