Data ini secara jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pati masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengejar ketertinggalan pendapatan di sisa waktu tahun anggaran yang ada. Pemerintah daerah harus memutar otak untuk mencari cara meningkatkan pendapatan daerah agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan optimal.
Sorotan utama dalam permasalahan ini tertuju pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Dari target pagu yang ditetapkan sebesar Rp 548,51 miliar, realisasi PAD baru menyentuh angka Rp 363 miliar.
Kondisi ini seolah-olah membenarkan spekulasi yang beredar di masyarakat bahwa wacana kenaikan PBB-P2 adalah sebuah upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak PAD yang sedang seret. Namun, upaya ini justru berbalik menjadi bumerang dan memicu gelombang protes yang besar dari masyarakat.
Pemerintah daerah perlu mencari solusi alternatif untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pajak yang signifikan. Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.
Di sisi lain, data menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja daerah juga berjalan dengan lambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari total pagu belanja daerah yang mencapai Rp 2,94 triliun, realisasinya baru mencapai Rp 1,69 triliun.
