Meskipun bantuan keuangan ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah desa dan pihak ketiga untuk mengembangkan berbagai program pembangunan, namun tanpa pengawasan yang ketat, alokasi ini berisiko menjadi sekadar distribusi dana tanpa menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.
Secara garis besar, APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2026 mencerminkan wajah anggaran yang cenderung konservatif, di mana porsi belanja rutin masih mendominasi, sementara belanja pembangunan dan sosial tertinggal jauh.
Pola alokasi anggaran seperti ini seolah mengulang pola tahun-tahun sebelumnya, di mana birokrasi menjadi pusat perhatian utama, sementara kebutuhan riil masyarakat justru terpinggirkan. Tantangan terbesar bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan saat ini bukan sekadar menyusun angka-angka di atas kertas, melainkan keberanian untuk melakukan pergeseran prioritas anggaran secara fundamental.
Anggaran seharusnya menjadi alat perubahan yang efektif, bukan sekadar rutinitas fiskal yang tidak memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa langkah-langkah berani dan inovatif, Kabupaten Bangkalan berpotensi terus terjebak dalam lingkaran stagnasi pembangunan, di mana potensi daerah tidak termanfaatkan secara optimal dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang berarti.