Lebih lanjut, alokasi untuk belanja modal, yang notabene merupakan indikator keseriusan pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, juga mendapatkan sorotan.
Dari total APBD sebesar Rp2,59 triliun, hanya Rp341,45 miliar, atau sekitar 13 persen, yang dialokasikan untuk belanja modal. Anggaran ini kemudian didistribusikan untuk berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp149,64 miliar, pembangunan gedung sebesar Rp107,87 miliar, serta pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp64,20 miliar.
Meskipun porsi ini terbilang signifikan, namun tetap dinilai belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan perbaikan dan peningkatan infrastruktur di berbagai wilayah di Kabupaten Bangkalan yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih, seharusnya mendapatkan prioritas yang lebih tinggi agar pembangunan di Bangkalan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.
Selain itu, alokasi untuk belanja tidak terduga juga menjadi perhatian. Dengan hanya Rp4 miliar yang dialokasikan untuk pos ini, muncul kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana alam dan kondisi darurat lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Angka ini dinilai relatif kecil dan berpotensi menghambat respons cepat dan efektif dalam penanganan situasi-situasi yang tidak terduga. Sementara itu, belanja transfer mencapai Rp449,47 miliar, dengan sebagian besar, yaitu Rp422,26 miliar, dialokasikan sebagai bantuan keuangan.