Bangkalan – Dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bangkalan kritik Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai amburadul. Pasalnya, Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk gaji Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak baik baik saja.
H. Musawwir, anggota Fraksi Golkar DPRD Bangkalan, angkat biacara dalam rapat Paripurna PU-ny. Ia menyarankan terhadap Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan 2026.
Menurutnya, perencanaan anggaran harus benar-benar melakukan kajian secara matang dengan berdasarkan data yang valid, sehingga menghasilkan perencanaan yang baik untuk Pembangunan daerah ke depan.
“Jadi, dalam perencanaan itu harus ada keselarasan antara data penerimaan, pengeluaran, dan realisasi. Jangan sampai tidak kosistensi antara data awal dan data akhir. Artinya, RPJMD, RKPD, KUAPPAS, RAPBD itu kan harus selaras semuanya konsistensi,” ujarnya.
Pihaknya menyebutkan, APBD juga diharapkan tidak hanya berfokus pada Pemerintah Daerah (Pemda), namun harus dilakukan Reformasi, Birokrasi secara menyeluruh dan professional disesuaikan dengan keahlian di Bidangnya.
“Contohnya, di DLH yang mana jumlah pegawainya dengan total 477 pegawai, dari jumlah tersebut 173 berstatus ASN, dan dari jumlah ASN tersebut hanya 1 ASN yang mempunyai kualifikasi keahliannya di bidang Lingkungan Hidup. Disini menunjukkan bahwa rekruitmen ASN tidak didasarkan dengan Keahlian OPD yang bersangkutan. Maka kalau itu tidak dilakukan hanya seperti sekarang ini tidak bisa apa-apa,” tegasnya.