Bangkalan – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumber Sejahtera Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan. Pasalnya, Lembaga yang mengelola distribusi air bersih tersebut disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.
Namun fakta berkata lain, ternyata besarnya pemasukan perusahaan itu justru menimbulkan tanda tanya di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan terkait transparansi dan pengelolaan anggaran yang dinilai tidak karuan.
Akibatnya, sejumlah legislator mendesak manajemen PDAM agar lebih terbuka terkait alokasi pendapatan, mulai dari belanja operasional, honor pegawai, biaya perawatan, hingga rencana investasi ke depan.
DPRD menilai, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), PDAM memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Terus terang kami ingin tahu secara detail berapa sebenarnya pendapatan PDAM setiap tahun, dan bagaimana itu digunakan. Jangan sampai pendapatan besar tapi pelayanan kepada masyarakat masih dikeluhkan,” ungkap H. Musawir, anggota DPRD Bangkalan Fraksi Golkar, selasa (30/09/2025).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, keberadaan PDAM di Bangkalan bukan membantu kebutuhan air minum di Bangkalan, melainkan justru menjadi sorotan di kalangan masyarakat, terutama dari kualitas air, distribusi yang tidak merata, hingga gangguan suplai.