Bangkalan – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan untuk tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp2,59 triliun.
Namun, sorotan tajam tertuju pada komposisi alokasi anggaran tersebut, di mana hampir tiga perempatnya, atau setara dengan Rp1,79 triliun, dialokasikan untuk belanja operasi. Ironisnya, dari total belanja operasi ini, pos belanja pegawai mendominasi dengan angka mencapai Rp1,08 triliun.
Besarnya porsi yang dialokasikan untuk gaji aparatur sipil negara (ASN) ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberpihakan anggaran daerah. Apakah anggaran ini lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi, atau justru pada kepentingan pembangunan yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat Bangkalan?
Alokasi untuk belanja barang dan jasa juga terbilang cukup signifikan, mencapai Rp645,66 miliar. Sementara itu, alokasi untuk belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) jauh tertinggal, masing-masing hanya sebesar Rp61,88 miliar dan Rp5,85 miliar.
Perbandingan yang sangat kontras ini memunculkan kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah pedesaan dan masih bergulat dengan kemiskinan struktural. Porsi belanja sosial yang sangat kecil ini dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat yang mendesak.
Ketimpangan alokasi anggaran ini semakin mempertegas pertanyaan mengenai prioritas pemerintah daerah: apakah lebih condong pada kesejahteraan birokrasi, atau pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang seharusnya menjadi fokus utama?