Pati – Gelombang unjuk rasa besar yang mengguncang Kabupaten Pati pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, bukan sekadar aksi protes biasa. Peristiwa ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan masyarakat, yang sekaligus membuka tabir permasalahan mendalam terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang mengalami tekanan berat.
Isu krusial yang menjadi katalisator utama amarah publik adalah wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai angka fantastis, yakni 250 persen. Kenaikan pajak yang sangat signifikan ini dianggap oleh sebagian besar warga sebagai kebijakan yang mencekik dan memberatkan.
Wacana kenaikan PBB-P2 tersebut memicu serangkaian demonstrasi yang semakin memanas, hingga akhirnya mencapai klimaks berupa konfrontasi langsung antara perwakilan massa dengan Bupati Pati. Meskipun pada akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati memutuskan untuk membatalkan kebijakan kontroversial tersebut, eskalasi kemarahan massa tidak serta merta mereda.
Mereka tetap menuntut adanya penjelasan yang komprehensif dan transparan terkait akar permasalahan yang sebenarnya. Masyarakat meyakini bahwa wacana kenaikan pajak hanyalah sebuah gejala dari persoalan yang lebih besar dan mendalam, bukan akar masalah yang sesungguhnya.
Berdasarkan laporan keuangan yang berhasil diakses dan dianalisis, terungkap fakta bahwa Kabupaten Pati memang tengah menghadapi tantangan fiskal yang cukup serius. Hingga tanggal 12 Agustus 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka Rp 1,78 triliun, jauh di bawah target yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,87 triliun.
